PT SOLID BERJANGKA |

JK Minta Instansi Pemerintah Lebih Transparan

broken image

PT SOLID BERJANGKA MAKASSAR - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut pentingnya keterbukaan informasi publik dilakukan oleh setiap lembaga pemerintah. Keterbukaan informasi publik harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Hal in dikatakannya pada Penganugerahan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2017 di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat

“Keterbukaan informasi itu tentu penting, karena tanpa keterbukaan, partisipasi masyarakat tidak lebih maksimum,” ujarnya.

Menurutnya, dalam suatu negara demokratis seperti Indonesia, dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas. Setelah reformasi 1998, Indonesia memilih demokrasi sebagai sistem kemajuan bangsa dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Untuk dua hal itu tentu dibutuhkan informasi yang terbuka dari kita semua. Tanpa informasi terbuka tentu kta sulit untuk menjalankan pemerintahan atau negara yang demokratis,” terangnya.

Informasi yang terbuka terbuka, lanjut JK, adalah dari rakyat oleh rakyat, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintah, instansi, lembaga, universitas untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karenanya dibentuk Undang-undang Informasi Publik, karena keterbukaan informasi sangat penting untuk menjalankan demokratisasi. Di samping itu juga, peningkatan teknologi saat ini telah mendukung informasi sangat terbuka.

“Kalau kita diberikan maka masyarakat mencari informasi itu. Dan apabila informasi itu keliru maka akibatnya juga sangat besar. Karena itu, sebelum informasi itu menjadi informasi keliru tentu masing-masing instansi, lembaga, daerah, dan universitas, partai membuka informasi itu kepada masyarakat secara keseluruhan yang diatur dalam undang-undang,” kata JK.

Dia meminta lembaga-lembaga harus menyiapkan informasi yang baik, akurat dan akuntabilitas sehingga dapat diperiksa oleh publik.

“Karena kalau tidak sekali lagi jika tidak diberikan informasi yang tepat dan berguna maka akan timbul masyarakat memberikan informasi sendiri yang bisa bias dan menyesatkan kita semuanya,” ujarnya.