PT SOLID GOLD BERJANGKA MAKASSAR - Presiden Joko Widodo agaknya tengah tak enak hati melihat fenomena politik nasional belakangan ini. Ia, yang selalu tampil datar saat berbicara, cenderung tidak ekspresif dan jarang sekali meledak-ledak, akhirnya menumpahkan kekesalannya. Ketika berpidato di acara pembagian sertifikat hak atas tanah di Jakarta Selatan, dengan nada geram ia menyebut lawan politiknya sebagai "politikus sontoloyo".
Istilah "politikus sontoloyo" merujuk pada karakter politikus yang selalu mempolitisasi kebijakan pemerintah dan menghalalkan segala macam cara --termasuk mengadu domba, mengeksploitasi kebencian, serta cara-cara tidak beretika lainnya-- untuk menarik simpati masyarakat.
Tidak ada kepulan asap tanpa api. Begitu pula pernyataan Jokowi ihwal politikus sontoloyo tersebut. Ia geram karena setiap kebijakannya selalu dipolitisasi oleh lawan politiknya. Yang paling baru adalah kebijakan pemerintah terkait dana kelurahan. Pihak oposisi menganggap program itu sebagai kebijakan populis yang bertujuan mempermak citra Jokowi menghadapi Pilpres 2019. Padahal, program dana kelurahan merupakan usulan dari Asosiasi Pemeritah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Kebuntuan Dialog
Iklim kebebasan yang dibawa oleh angin gerakan Reformasi tampaknya betul-betul mengubah lanskap sosial-politik kita. Tidak terkecuali dalam hal komunikasi politik yang cenderung lebih bebas, terbuka, meski acapkali melampaui batas. Maka, nyaris saban hari kita disuguhi praktik komunikasi politik yang ramai oleh lalulalang ujaran atau frasa yang cenderung sarkastis. Kata-kata seperti dungu, pembohong, mencla-mencle, plonga-plongo, antek asing, bahkan cebong-kampret menjadi kudapan kita sehari-hari.
Sekilas, fenomena penggunaan kata atau frasa sarkastis dalam komunikasi politik itu merupakan hal biasa. Namun, jika ditilik lebih dalam, fenomena itu menandai terjadinya kebuntuan dialog dalam sistem demokrasi kita. Di satu sisi, kita memang mempraktikkan demokrasi, namun di sisi lain kita alpa menjadikan dialog sebagai variabel penting di dalamnya.
Fenomena demokrasi tanpa dialog itu tampak jelas dalam perilaku para politisi --baik dari kubu oposisi maupun pemerintah-- yang sibuk menyusun narasi politik yang memiliki kecenderungan satu arah. Para politisi kubu oposisi sibuk menghujat kerja pemerintah, acapkali dengan data yang sumir nilai validitasnya.
Tidak jarang pula, peluru-peluru kritik itu dilontarkan membabi-buta, bukan sebagai upaya mencari solusi problematika kebangsaan, melainkan lebih untuk mendelegitimasi otoritas pemerintah yang sah. Lebih parah lagi, ketika upaya mendelegitimasi kekuasaan pemerintah itu dilakukan dengan mengeksploitasi isu identitas, terutama agama.
Di sisi yang berseberangan, para politisi yang berada dalam gerbong pemerintah pun acapkali memperlihatkan karakter arogan, alergi pada kritik, dan terkesan hidup dalam menara gading kekuasaan. Setiap kritik yang dilayangkan pada pemerintah, baik yang datang dari kubu oposisi atau masyarakat sipil non-partisan, nyaris selalu ditanggapi dengan respons bernada sinis. Seringkali pula, pemerintah berkilah bahwa kritik harus berdasar pada data atau bahwa kritik harus satu paket dengan solusi. Kalimat-kalimat itu, dalam banyak hal justru menunjukkan watak kekuasaan pemerintah yang semi-otoriter.
Matinya tradisi dialog dalam demokrasi kita berakibat fatal. Publik terpolarisasi dalam dua kelompok afiliasi politik yang corak relasinya selalu diwarnai dengan kecurigaan dan ketegangan. Isu-isu besar dan strategis seperti masalah ekonomi, pemberantasan korupsi, hingga penegakan hak asasi manusia kemudian hanya berakhir sebagai bahan polemik. Para elite politik masing-masing kubu pun sibuk menyusun argumen untuk menyerang lawan politik atau membela sang junjungan. Semua itu dilakukan dalam bingkai komunikasi satu arah layaknya sebuah pertunjukan drama tunggal.
Ketidakhadiran dialog dalam sistem demorasi kita telah melahirkan banyak persoalan. Selain menguatnya polarisasi politik, hal itu juga berdampak pada menabalnya kehendak untuk berkuasa (will to power) yang berujung pada sikap mau menang sendiri, intoleran, dan tidak peduli pada eksistensi kelompok lain. Sebuah kondisi yang disebut oleh pemikir posmodern Felix Guattari sebagai the monologic democracy.
Situasi demokrasi monologik dicirikan (salah satunya) dengan relasi sosial yang asimetris. Yakni, terdapat satu kelompok dominan di dalam masyarakat yang berupaya mengontrol kelompok lain dengan cara-cara represif dan memaksa untuk menjadikan kelompok lain tidak lebih dari subjek pasif politik.
Dalam konteks Indonesia, demokrasi monologik itu tampak jelas dalam praktik komunikasi politik antara pemerintah dan oposisi. Pemerintah cenderung menempatkan diri sebagai kekuatan politik absolut yang mengklaim setiap kebijakannya sebagai upaya menyejahterakan masyarakat. Sementara, kritik-kritik yang dilancarkan pihak oposisi acapkali justru tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat di level akar rumput.
Demokrasi Dialogis
Demokrasi dan dialog(isme) idealnya menjadi satu paket mekanisme sosial yang dipraktikkan dalam satu tarikan napas. Tanpa dialog, demokrasi tidak akan menjadi sistem sosial-politik yang mumpuni untuk menyelesaikan persoalan bersama (common problem). Sebaliknya, ketidakhadiran dialog dalam demokrasi justru akan mengantarkan demokrasi menuju senjakalanya.
Demokrasi yang sehat membutuhkan sebuah relasi sosial-politik yang simetris, di mana masing-masing entitas memiliki kedudukan yang sejajar dan mempraktikkan pola relasi dialogis. Artinya, tidak ada yang lebih dominan ketimbang yang lain. Hanya dalam kondisi yang seperti itulah dimungkinkan terjadinya semacam proses pertukaran sosial (social exchange) yang menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Dari situlah benih-benih demokrasi berbasis dialog(isme) dapat disemai.
Membangun demokrasi dialogis dapat dimulai dengan membenahi pola komunikasi politik, terutama di level elite. Elite politik, sebagai kelompok yang paling sering mengamplifikasi isu-isu strategis patut memperhatikan pilihan kata, frase, intonasi sekaligus gaya bicara di depan publik. Pemilihan kata atau frasa yang berkonotasi peyoratif hanya akan membuat publik tergiring dalam tarikan arus turbulensi sosial.
Di level puncak, para elite politik gemar memaki, di bawah masyarakat sibuk memproduksi ulang makian itu untuk bertikai satu sama lain. Jika praktik yang demikian ini terus terjadi, patut dikhawatirkan akan terjadi turbulensi sosial yang lebih besar yang berpotensi menyulut kekacauan (chaos). Alih-alih disuguhi pertunjukan monolog dengan taburan diksi meresahkan, publik tentu lebih membutuhkan dialog-dialog politik yang mencerahkan di satu sisi dan efektif dalam menyelesaikan problem sosial di sisi lain.
Esensi demokrasi --seperti dikonsepsikan oleh Jurgen Habermas-- ialah terciptanya sebuah ruang publik (public sphere). Di dalamnya, setiap entitas bebas menyampaikan pendapatnya, berdebat dan saling mengadu gagasan, tentunya dengan bahasa dan komunikasi politik yang tidak hanya kreatif, namun juga memberikan teladan bagi masyarakat luas.
